Dialog Publik JMSI Wajo, Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Global

WAJO — CELOTEH ONLINE – Jaringan Media Siber Indonesia Kabupaten Wajo menggelar dialog publik bertema “Krisis Global dan Ketahanan Pangan Wajo: Apa yang Harus Dilakukan?” di Padduppa, Sengkang, Senin (18/5/2026).

Dialog tersebut menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Andi Pammeneri, Kepala Badan Perencanaan dan Riset Kabupaten Wajo Muhammad Ilyas, anggota DPRD Wajo H. Sudirman Meru, serta pimpinan cabang Bulog Kabupaten Wajo yang diwakili Fakhrul selaku Wakil Bulog. Kegiatan dipandu moderator Andi Muspida.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Wajo, Muh. Nur, mengatakan dialog publik tersebut merupakan agenda rutin JMSI untuk membahas isu-isu strategis yang berkembang di daerah, termasuk persoalan ketahanan pangan.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Wajo, Andi Pammeneri, menyampaikan sejumlah program pertanian yang belum rampung pada 2025 akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah Wajo, Muhammad Ilyas, menekankan pentingnya perencanaan dalam mendukung ketahanan pangan daerah agar program yang dijalankan dapat berkelanjutan.

Dari pihak Bulog, Fakhrul menjelaskan Bulog memiliki peran menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan, khususnya beras. Ia menyebut stok beras yang tersedia mencapai 47 ribu ton, sementara sekitar 33 ribu ton telah terserap.

Menurutnya, Bulog juga menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga harga tetap stabil hingga ke konsumen akhir. Selain itu, Bulog turut menjalankan program AHT sebagai bagian dari upaya stabilisasi pangan.

Dalam sesi diskusi, Abd. Asis dari JMSI menyoroti kondisi sarana dan prasarana pangan yang dinilai sudah cukup lengkap. Namun ia mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran meski stok disebut aman hingga 2027.

“Semua yang didengar berhasil, tapi kenapa beras tidak murah,” ujarnya dalam forum dialog.

Ketua Liga Demokrasi Wajo turut menyoroti persoalan pertanian dari sektor hulu hingga hilir. Ia menyebut harga gabah di tingkat petani masih rendah, sementara harga beras di pasaran tetap tinggi.

Selain itu, persoalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) turut menjadi perhatian dalam dialog. Disebutkan masih ada masyarakat pemilik lahan yang merasa lahannya tidak sesuai masuk dalam kawasan LP2B sehingga diperlukan sosialisasi lebih masif hingga tingkat RT dan RW.

Anggota DPRD Kabupaten Wajo, H. Sudirman Meru, dalam kesempatan itu ikut memberikan pandangan terkait penguatan kebijakan pangan daerah dan perlunya sinergi antar pihak dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Wajo. (*)