Bapperida Wajo: Daerah Jangan Sampai Hanya Jadi Penonton dalam Pengelolaan Migas

WAJO – CELOTEH.ONLINE – Pemerintah Kabupaten Wajo menilai pembahasan mengenai Participating Interest (PI) migas penting terus didorong agar daerah tidak kehilangan peluang memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wajo, Mahfud, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertajuk “Menyoal Participating Interest (PI) Migas Sulsel 2,5 Persen, Mencari Keadilan bagi Daerah” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pengurus Cabang Wajo pada Senin (13/7/2026) malam di Warkop Terminal, Kabupaten Wajo.

Dalam pemaparannya, Mahfud menjelaskan bahwa sektor migas telah menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya terkait ketahanan energi.

Dokumen tersebut, menurutnya, juga telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan maupun RPJMD Kabupaten Wajo.

Ia menyampaikan, Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi gas bumi yang telah dikelola sejak 1996.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat sekitar 24 sumur gas di Kabupaten Wajo, di mana sebagian telah ditutup, sementara beberapa sumur lainnya masih beroperasi untuk memasok gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Patila.

Mahfud mengatakan, hingga saat ini daerah baru memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Participating Interest (PI) sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam forum tersebut belum diterima.

“Kalau secara idealnya sebenarnya PI ini pada saat komitmen kerja pasti di kontrak perpanjangan, BUMD itu sudah ada di situ. Tetapi sangat disayangkan sampai saat ini masih ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peraturan, kontrak, dan legalitas,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Wajo terus berupaya mendukung pengembangan sektor migas melalui berbagai komunikasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Bupati Wajo telah melakukan komunikasi dengan SKK Migas terkait pengembangan wilayah kerja migas agar daerah memperoleh manfaat pembangunan dari aktivitas tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan komunikasi mengenai penambahan kuota jaringan gas rumah tangga.

Mahfud menilai pembahasan mengenai PI penting dilakukan mengingat proses pengelolaan migas masih terus berjalan.

“Nah, terkait PI ini memang apa yang kita lakukan perlu untuk dilaksanakan dan didiskusikan,” katanya.

Ia juga menilai forum dialog yang digelar JMSI menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari para pemangku kepentingan sehingga dapat melahirkan masukan bagi pemerintah.

Di akhir pemaparannya, Mahfud mengingatkan pentingnya langkah bersama agar daerah tidak kehilangan kesempatan dalam memperoleh manfaat dari pengelolaan migas.

“Kalau kita tidak maju dalam hal penanganan rencana pengelolaan PI itu, kita bisa ketinggalan dan mungkin seperti yang kita bilang tadi, tidak dapat apa-apa. Kita hanya jadi penonton,” tegasnya.