Masyarakat Geram! Antrean di SPBU Pertamina Amesangeng Hambat Akses Rumah Dan Usaha Warga

WAJO – CELOTEH.ONLINE – Masyarakat di sekitar SPBU Pertamina Amesangeng menyampaikan protes keras atas kondisi antrean kendaraan yang dinilai semakin meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. 

Antrean kendaraan, khususnya truk pengangkut maupun kendaraan yang mengantre BBM solar, diduga berlangsung hampir sepanjang hari hingga menutup akses keluar masuk rumah warga dan tempat usaha masyarakat.

Kondisi tersebut dikeluhkan oleh banyak warga karena berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat sekitar.

Sejumlah pemilik usaha mengaku mengalami penurunan omzet akibat pelanggan kesulitan mengakses tempat usaha mereka karena jalan masuk tertutup oleh kendaraan yang mengantre.

Salah satu pemilik usaha bengkel, mengaku sangat dirugikan dengan kondisi tersebut. 

“Pelanggan kami banyak yang tidak jadi masuk karena akses menuju bengkel tertutup antrean kendaraan. Kondisi ini sudah sangat mengganggu usaha kami dan berdampak pada penurunan pendapatan,” ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan oleh Alam Mulawarman, pemilik usaha yang berada tidak jauh dari lokasi SPBU. 

Ia mengaku geram terhadap sejumlah pengemudi yang tidak memperhatikan akses jalan masuk menuju rumah dan toko masyarakat.

“Kami tidak melarang orang mengantre BBM, tetapi tolong perhatikan hak masyarakat sekitar. Jangan sampai rumah dan tempat usaha warga tertutup sehingga kami yang harus menanggung kerugiannya. Kami berharap Pertamina segera menertibkan antrean ini,” tegas Alam.

Masyarakat mendesak pihak SPBU Pertamina Amesangeng dan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatur sistem antrean agar tidak mengganggu akses publik serta aktivitas ekonomi warga di sekitar lokasi.

Selain itu, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. 

Pasalnya, terdapat dugaan adanya kendaraan lansiran yang berulang kali melakukan pengisian solar bersubsidi untuk tujuan penimbunan atau penyalahgunaan.

Atas dugaan tersebut, masyarakat meminta Kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik mafia BBM bersubsidi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat menegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap ketertiban umum dan perlindungan hak-hak warga yang terdampak.

Apabila dalam waktu dekat tidak ada upaya nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut, masyarakat menyatakan akan menempuh langkah lanjutan berupa aksi demonstrasi serta menyampaikan laporan resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar permasalahan ini mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang cepat.

Masyarakat berharap seluruh pihak terkait dapat segera merespons keluhan ini demi terciptanya ketertiban, kelancaran distribusi BBM, serta perlindungan terhadap hak masyarakat yang tinggal dan berusaha di sekitar SPBU Pertamina. (*)