Berpotensi Likuifaksi, Asosiasi Pemerhati Lingkungan (APALA) Minta pertanggung jawaban.
Wajo, – CELOTEH.ONLINE — Survei seismik yang sementara berjalan di kabupaten, survei 3D oleh PT GSI di Kabupaten Wajo menuai penolakan keras dari akademisi dan pemerhati lingkungan.
Kebijakan ini dinilai mengabaikan data ilmiah dan mempertaruhkan keselamatan masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 2 dan 5 Mei 2026,.
Aktivitas seismik di Sulawesi Selatan, termasuk Wajo, menunjukkan peningkatan signifikan dan adanya potensi pergerakan sesar aktif. Di sisi lain, peta Atlas kebencanaan terbaru dan dokumen Kajian Risiko Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo menegaskan bahwa Wajo merupakan wilayah rawan gempa dan likuifaksi.
Dalam kondisi ini, pelaksanaan survei seismik yang menghasilkan getaran bawah tanah dinilai berisiko memperparah kerentanan geologis yang sudah ada. Potensi instabilitas tanah dan likuifaksi bukan ancaman hipotetis, melainkan risiko nyata.
Kami menilai Pemerintah Daerah kab wajo harus memberikan peringatan atau pengawasan ketat kepada PT GSI ( gelombang survei seismik ) karena dinilai telah gagal menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas.
Supris dari APALA ( Asosiasi Pemerhati Lingkungan) mengatakan bahwa Melanjutkan proyek ini sama saja dengan mengabaikan peringatan ilmiah yang jelas.
“Ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, tetapi keputusan yang berpotensi membahayakan masyarakat secara langsung,”
Sementara itu supris dengan tegas mengatakan bahwa adapun beberapa pernyataan sikap yang di berikan hanya terkesan at lip dan tidak ada langkah konkrit dari pihak GSI. Tuturnya.
Sehingga dengan tegas kami simpulkan bahwa GSI hanya berpikir meraup keuntungan tanpa memperdulikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di kabupaten Wajo,
Supris menambahkan bahwa beberapa tuntutan aksi sebelumnya juga tidak ada perubahan mendasar hanya dianggap angin lalu, untuk itu Kami mendesak pemerintah kab Wajo dan SKK migas untuk segera :
- Penghentian segera survei seismik di Kabupaten Wajo.
- Evaluasi total izin eksplorasi migas di wilayah rawan bencana.
- Prioritas pada pembangunan berbasis mitigasi dan keselamatan warga.
Supris kemudian menambahkan Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan demi kepentingan eksploitasi.
Jika tetap dipaksakan, maka pemerintah dan perusahaan harus siap bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan.
Sementara itu pihak GSI dan K3S coba dikonfirmasi terkait masalah ini melalui telp WA tidak merespon.(*)
Komentar