DPRD Wajo Minta Kebijakan Kompensasi Eks-Ornament Berlaku Adil bagi Semua Pengelola

WAJO – CELOTEH.ONLINE – Komisi II DPRD Kabupaten Wajo menyoroti dugaan ketidakadilan dalam pemberian kompensasi kepada pengelola ex-ornament yang terdampak kegiatan survei seismik migas di Kabupaten Wajo. 

Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perikanan, perwakilan perusahaan, dan pihak yang mengajukan aspirasi di ruang Komisi II DPRD Wajo, Senin (6/7/2026).

Dalam rapat itu, salah seorang pengelola ex-ornament, Muh.Bakri, meminta pemerintah daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pengelola yang terdampak kegiatan survei seismik.

Melalui pembawa aspirasi, Firmansyah, disampaikan bahwa Muh.Bakri merupakan salah satu pemenang pengelolaan ex-ornament yang sejak awal tidak pernah menghalangi pelaksanaan survei seismik di wilayahnya karena mendukung program strategis pemerintah.

Namun, menurutnya, pengelola lain disebut memperoleh kompensasi berupa rencana perpanjangan masa pengelolaan selama satu tahun, sementara Muh.Bakri hingga kini belum mendapatkan perlakuan serupa.

“Kedatangan kami bukan untuk menggugat pengelola lain. Kami hanya menginginkan adanya keadilan. Kalau memang yang lain diberikan perpanjangan satu tahun, apa salahnya kami juga diberikan perlakuan yang sama,” ujar Firmansyah menyampaikan aspirasi.

Muh.Bakri mengaku telah mendatangi Dinas Perikanan untuk meminta kejelasan mengenai persoalan tersebut. 

Namun, hingga aspirasi dibawa ke DPRD, ia menyebut belum memperoleh kepastian.

“Kami hadir di sini karena beredar berita acara yang menyebut ada perpanjangan. Itu yang menjadi keresahan kami. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, kami juga berharap mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Bakri.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, H. Andi Cakunu, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai adendum perpanjangan masa pengelolaan masih dalam tahap pertimbangan dan belum menjadi keputusan final.

Ia mengatakan pihaknya sejak awal meminta agar dalam kesepakatan dicantumkan klausul bahwa apabila kegiatan survei seismik menimbulkan dampak terhadap ex-ornament, maka dapat dilakukan tindak lanjut melalui adendum.

“Belum final. Masih ada pembahasan adendum. Kami meminta agar ada klausul yang mengatur bahwa apabila dalam pelaksanaan kegiatan seismik terdapat dampak, maka dapat ditindaklanjuti melalui adendum,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Wajo, Asri Jaya A. Latief, mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait perpanjangan masa pengelolaan ex-ornament karena harus mengacu pada Peraturan Daerah dan berpotensi berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, ia menilai apabila pemerintah nantinya memutuskan memberikan bentuk kompensasi kepada pengelola yang terdampak, maka kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil kepada seluruh pengelola dengan kondisi yang sama.

“Kalau memang ada kebijakan kompensasi karena terdampak, jangan hanya satu pengelola yang mendapat perlakuan khusus sementara yang lain tidak. Semua yang mengalami kondisi yang sama harus diperlakukan secara adil,” tegas Asri Jaya A. Latief.

RDP tersebut juga dihadiri perwakilan PT Gelombang Seismic Indonesia (GSI) dan Energy Equity Epic Sengkang. 

Kedua perusahaan menegaskan komitmennya mengikuti ketentuan pemerintah daerah serta memberikan kompensasi apabila terbukti terdapat dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan survei seismik sesuai mekanisme yang berlaku.

Komisi II DPRD Wajo berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi seluruh pihak agar tercipta kepastian hukum, rasa keadilan bagi masyarakat, serta tetap mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional tanpa mengabaikan hak-hak pengelola yang terdampak. (*)