KONSTITUSI DI PERSIMPANGAN KEKUASAAN

Oleh Iqra Muslim Said (Fungsionaris Badko HMI SUL-SEL)

CELOTEH.ONLINE – Sebuah catatan refleksi ketatanegaraan atas polemik Gibran dan masa depan demokrasi Indonesia.

Demokrasi Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah persoalan ketatanegaraan yang patut menjadi bahan refleksi bersama. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan momentum untuk melihat kembali bagaimana konstitusi bekerja di tengah dinamika kekuasaan. Perjalanan politik Gibran sejak pencalonannya sebagai Wakil Presiden hingga polemik dokumen pendidikan yang berujung pada pengunduran dirinya memperlihatkan bahwa persoalan ketatanegaraan tidak selalu berhenti pada siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Di sinilah konstitusi seharusnya hadir sebagai pedoman sekaligus pembatas kekuasaan.

Polemik tersebut bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah penerapan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini membuka jalan bagi Gibran, yang ketika itu belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden karena memiliki pengalaman sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum. Namun, persoalan menjadi semakin serius ketika diketahui bahwa Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus paman Gibran, turut terlibat dalam pemeriksaan perkara tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa lembaga peradilan tidak cukup hanya memiliki kewenangan konstitusional, tetapi juga harus menjaga integritas dan imparsialitas dalam setiap putusannya. Sebab, ketika konflik kepentingan memasuki ruang pengadilan, kepercayaan publik terhadap independensi kekuasaan kehakiman ikut dipertaruhkan.

Persoalan berikutnya membawa kita pada diskursus politik dinasti dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Harus diakui bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Hubungan kekeluargaan dengan seorang pejabat negara juga tidak serta merta menghilangkan hak politik seseorang. Namun, demokrasi tidak boleh menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan pengaruh kekuasaan dan konflik kepentingan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya adalah tidak boleh ada privilese hukum yang lahir hanya karena kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berhak maju dalam kontestasi politik, melainkan apakah seluruh proses yang mengantarkannya menuju kekuasaan telah berlangsung dengan prinsip keadilan dan integritas yang sama bagi setiap warga negara.

Belum selesai perdebatan mengenai pencalonannya, publik kembali dihadapkan pada polemik dokumen pendidikan Gibran. Persoalan ini berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran semakin memperbesar perdebatan mengenai kepastian hukum dalam proses pencalonan pejabat publik. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar bahwa bagaimana mungkin persoalan yang berkaitan dengan persyaratan seorang pejabat publik baru memperoleh perkembangan hukum yang signifikan setelah proses pemilihan dan pelantikan selesai dilaksanakan ?. Persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi perdebatan mengenai dokumen seseorang semata, tetapi harus menjadi evaluasi terhadap sistem verifikasi persyaratan calon pejabat negara. Sebab, kepastian hukum seharusnya dibangun sejak awal proses pencalonan, bukan justru menjadi perdebatan setelah seseorang menduduki jabatan publik.

Pengunduran diri Gibran kemudian membuka babak baru dalam persoalan ketatanegaraan Indonesia. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden yakni melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Akan tetapi, penyelesaian persoalan ketatanegaraan tidak cukup hanya dengan mengisi kekosongan jabatan. Ada persoalan yang lebih mendasar yakni bagaimana memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi. Pengunduran diri merupakan hak dan keputusan politik seorang pejabat, tetapi tidak boleh serta-merta dipahami sebagai jawaban atas seluruh persoalan hukum yang telah berkembang sebelumnya. Jabatan boleh berakhir, tetapi evaluasi terhadap proses hukum, integritas kelembagaan dan kepastian hukum tetap harus mendapatkan tempat dalam kehidupan bernegara.

Rangkaian peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi seluruh penyelenggara negara, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak boleh kehilangan marwahnya sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Agung harus tetap menjadi pilar penegakan hukum dan lembaga politik tidak boleh menjadikan konstitusi sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan kekuasaan. Prinsip checks and balances harus bekerja secara nyata, bukan sekadar menjadi konsep yang tertulis dalam buku-buku ketatanegaraan. Begitu pula demokrasi, tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemenangan dalam pemilihan umum, melainkan harus mencerminkan penghormatan terhadap hukum, etika kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Sebab, negara hukum bukanlah negara yang sekadar memiliki banyak peraturan, melainkan negara yang memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang sedang memegang kekuasaan, tunduk pada hukum yang sama.

Pada akhirnya, polemik Gibran harus menjadi momentum untuk mengembalikan konstitusi pada kedudukannya yang paling mendasar, yakni sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kita tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu keluarga, satu kelompok politik atau satu jabatan tertentu, tetapi tentang masa depan demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Reformasi 1998 telah memberikan pelajaran bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, konstitusi tidak boleh berdiri di bawah bayang-bayang kekuasaan, apalagi diperlakukan sebagai alat untuk membenarkan kepentingan politik tertentu. Sebab, ketika konstitusi mulai berkompromi dengan kekuasaan, pada saat itulah negara hukum sedang kehilangan arah.