ENREKANG – CELOTEH.ONLINE – Keberadaan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang menaungi pengusaha jasa konstruksi kembali menjadi sorotan. Di tengah dinamika industri konstruksi dan ketatnya persaingan usaha, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana organisasi ini benar-benar hadir memperjuangkan kepentingan kontraktor lokal?
Andi Mustari, salah satu pemegang Kartu Tanda Anggota GAPENSI di Kabupaten Enrekang, menuturkan:
GAPENSI bukan sekadar organisasi profesi yang memiliki struktur kepengurusan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Lebih dari itu, GAPENSI memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menjadi wadah perjuangan, pembinaan, serta penguatan kapasitas pengusaha jasa konstruksi.
Namun, keberadaan organisasi tentu tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan pelantikan, musyawarah, maupun agenda seremonial lainnya. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana anggota merasakan manfaat dan kehadiran organisasi dalam menghadapi persoalan dunia usaha konstruksi.
Kontraktor Lokal Butuh Pembelaan, Bukan Sekadar Organisasi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pelaku usaha konstruksi adalah semakin beratnya tantangan yang dihadapi kontraktor lokal. Mulai dari persaingan mendapatkan pekerjaan, keterbatasan akses informasi proyek, persoalan administrasi dan sertifikasi badan usaha, hingga tuntutan peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
Dalam situasi seperti ini, GAPENSI seharusnya tampil sebagai wadah yang mampu menyuarakan aspirasi anggotanya sekaligus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah daerah.
Organisasi juga perlu mengambil peran dalam mengawal kebijakan pengadaan barang dan jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika persoalan-persoalan tersebut tidak mendapatkan perhatian serius, maka wajar apabila anggota mulai mempertanyakan efektivitas dan kebermanfaatan organisasi, ujarnya.
Polemik asosiasi jasa konstruksi GAPENSI Sulsel baru-baru ini juga mendapatkan sorotan dari beberapa anggota untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan para pemegang Kartu Tanda Anggota GAPENSI Sulsel, serta menjalankan roda organisasi dengan baik.
Bahkan, beberapa Badan Pengurus Cabang (BPC) mendesak untuk dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa (MUSDALUB) dan menganggap Badan Pengurus Daerah (BPD) GAPENSI Sulsel periode sekarang telah gagal mengelola asosiasi.
