ENREKANG – CELOTEH.ONLINE – Sejumlah pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Enrekang mendesak Badan Pimpinan Daerah (BPD) GAPENSI Sulawesi Selatan segera mengambil langkah organisasi dengan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Desakan tersebut muncul menyusul keresahan terhadap kondisi dan dinamika kepengurusan organisasi di tingkat provinsi yang dinilai turut berdampak terhadap keberlangsungan serta eksistensi Badan Pimpinan Cabang (BPC) GAPENSI di kabupaten, khususnya di Kabupaten Enrekang.
Menurut sejumlah pemegang KTA, kondisi organisasi di tingkat provinsi tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, membina, dan memperkuat organisasi hingga ke tingkat kabupaten.
“Kami sebagai pemegang KTA di daerah tentu mengharapkan organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai persoalan di tingkat provinsi justru berdampak pada BPC di kabupaten yang selama ini menjadi ujung tombak organisasi,” demikian keresahan yang disampaikan Om Eno, salah satu pimpinan pemegang KTA GAPENSI Sulsel.
Ia menilai, ketika kepemimpinan dan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi tidak berjalan optimal, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh anggota di daerah.
Mulai dari lemahnya koordinasi, pembinaan anggota, hingga ketidakjelasan arah perjuangan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan kontraktor lokal.
Kabupaten Enrekang menjadi salah satu daerah yang menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut.
Pasalnya, GAPENSI di tingkat kabupaten diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi pelaku jasa konstruksi lokal untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta memperoleh ruang yang proporsional dalam pembangunan daerah.
Jangan Biarkan Organisasi Kehilangan Peran
Bagi para pemegang KTA, GAPENSI bukan sekadar organisasi yang menerbitkan kartu keanggotaan.
Lebih dari itu, GAPENSI harus hadir sebagai rumah besar kontraktor nasional, tempat membangun solidaritas, memperjuangkan kepentingan anggota, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Eno meminta BPD GAPENSI Sulsel tidak mengabaikan aspirasi anggota di daerah.
Musdalub dinilai perlu menjadi ruang konstitusional untuk mengevaluasi kondisi organisasi sekaligus mencari solusi atas persoalan dinamika organisasi.
“Jangan sampai GAPENSI hanya terlihat secara struktural, tetapi kehilangan peran dan manfaat bagi anggotanya. Kami ingin organisasi ini kembali aktif, solid, dan benar-benar hadir sampai ke tingkat kabupaten,” tegasnya.
Mereka juga berharap persoalan organisasi di tingkat provinsi tidak mengorbankan kepentingan BPC dan anggota di daerah.
Sebab, kekuatan GAPENSI sesungguhnya tidak hanya berada pada kepengurusan provinsi, tetapi juga pada soliditas dan kepercayaan anggota di seluruh kabupaten/kota.
Kini, para pemegang KTA GAPENSI di Enrekang mendesak BPD GAPENSI Sulsel mengambil langkah nyata melalui evaluasi menyeluruh terhadap organisasi dan menggelar Musdalub untuk mengurai persoalan organisasi serta kepemimpinan.
Para anggota berharap aspirasi tersebut menjadi momentum pembenahan organisasi agar GAPENSI kembali menjalankan peran strategisnya dalam memperjuangkan kontraktor lokal dan mendukung pembangunan daerah. (*)
