Isu Pemadaman 7 Hari: Antara Kepanikan Digital dan Tantangan Literasi Informasi

Oleh : Sudianto ( Owner BP Carwash)

Sebuah ramalan dari sebuah podcast oleh darma Pangestu mengatakan bahwa kedepan akan terjadi pemadaman selama 7 hari dan kita tidak bisa melakukan apa2 menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat ada yang percaya dan adapun yang mengatakan bahwa itu hanya berita hoax.

PLN sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam kelistrikan sampai hari ini belum juga memberikan klarifikasi atau pemberitahuan terkait akan adanya pemadaman selama 7 hari.

Di tengah derasnya arus informasi digital, isu rencana pemadaman listrik selama tujuh hari yang beredar luas di media sosial menjadi cerminan rapuhnya ketahanan publik terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Narasi tersebut, meski belum disertai pernyataan resmi otoritas kelistrikan, telah lebih dahulu membentuk kecemasan kolektif di masyarakat.

Jika isu semacam ini terus dibiarkan tanpa klarifikasi berbasis data, masa depan ruang publik akan dipenuhi kepanikan yang diproduksi algoritma, bukan oleh realitas kebijakan.

Masyarakat akan terdorong melakukan langkah-langkah spekulatif—menimbun bahan bakar, menarik uang tunai berlebihan, hingga menghentikan aktivitas ekonomi—yang justru menciptakan gangguan nyata, meski ancaman sesungguhnya belum tentu ada.

Bahaya terbesar dari isu pemadaman tujuh hari bukan terletak pada potensi padamnya listrik, melainkan pada padamnya nalar kritis.

Ketika informasi viral dianggap lebih sahih daripada keterangan resmi, maka kepercayaan publik terhadap institusi penyedia layanan dasar berisiko terkikis.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan stabilitas sosial dan menurunkan daya tahan masyarakat terhadap krisis yang sesungguhnya.

Ke depan, isu serupa diperkirakan akan semakin sering muncul seiring meningkatnya konsumsi informasi instan. Tanpa peningkatan literasi digital, masyarakat akan terus berada pada posisi reaktif, bukan antisipatif. Padahal, sistem kelistrikan nasional dirancang dengan skema mitigasi berlapis, termasuk pemeliharaan bergilir dan pengamanan pasokan, yang tidak dilakukan secara tiba-tiba apalagi tanpa pemberitahuan resmi.

Opini publik di masa mendatang semestinya bergeser dari ketakutan kolektif menuju kewaspadaan rasional.

Alih-alih menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi, masyarakat diharapkan menempatkan klarifikasi dan sumber otoritatif sebagai rujukan utama.

Di sinilah peran media dan institusi publik akan semakin menentukan: bukan sekadar merespons isu, tetapi memimpin narasi berbasis fakta.

Dengan demikian, isu pemadaman tujuh hari seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Bukan untuk menormalisasi kepanikan, melainkan untuk membangun budaya informasi yang lebih matang, di mana masa depan tidak ditentukan oleh kabar viral, tetapi oleh data, transparansi, dan kepercayaan publik.