Celoteh.Online

Makassar — Celoteh.Online– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga Non-ASN melalui kebijakan kepegawaian yang lebih terstruktur. Dalam rapat teknis yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Makassar, Irwan Adnan, menekankan pentingnya pemetaan pegawai guna mengoptimalkan kinerja pemerintahan. pada Senin (17/2/2025)

Baca juga : Camat Panakukang: Menjaga Kebersihan Pasar adalah Tanggung Jawab Bersama!

Menurut Irwan, kondisi kepegawaian yang tidak tertata dengan baik dapat berdampak pada pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan data pegawai yang akurat agar kebijakan yang diambil berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih jabatan dan memastikan setiap posisi diisi oleh pegawai yang kompeten.

“Kita harus menyusun data dengan baik agar bisa mendapatkan solusi yang komprehensif. Terima kasih kepada semua yang telah berfokus dalam menyelesaikan persoalan ini,” kata Irwan.

Baca juga : HPSN 2025: Aksi Nyata DLH Makassar dan Masyarakat untuk Kota yang Lebih Bersih

Dalam rapat tersebut, BKPSDM Kota Makassar diminta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan ASN dan Non-ASN, termasuk jumlah tenaga Non-ASN yang aktif, hasil seleksi PPPK, serta pegawai yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Selain itu, pihak BKPSDM juga diarahkan untuk membuat sistem pemetaan jabatan yang lebih transparan dan akuntabel guna mendukung efisiensi kinerja pemerintahan.

Irwan menegaskan bahwa tata kelola yang jelas sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta agar ke depan rekrutmen pegawai dilakukan secara lebih ketat dan profesional agar tidak terjadi surplus tenaga kerja di beberapa instansi sementara yang lain mengalami kekurangan SDM.

Selain itu, Irwan berharap agar sistem rekrutmen pegawai di masa mendatang semakin tertata, sehingga tidak hanya efisien tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan pegawai dan keberlanjutan pelayanan publik. Proses perekrutan yang lebih selektif dan transparan juga akan mendukung terciptanya sistem birokrasi yang lebih responsif dan berkinerja tinggi.

Baca juga : Pemerintah Kota Makassar Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Banjir Terpenuhi

Dengan adanya langkah strategis ini, diharapkan Pemkot Makassar mampu menciptakan sistem manajemen kepegawaian yang lebih baik, meningkatkan produktivitas pegawai, serta memastikan keberlanjutan program pemerintahan di masa transisi.

(Reporter : Dwiki Luckianto Septiawan)