Wakil Bupati Wajo Apresiasi Langkah Gubernur Sul-Sel.Terkait PI Migas Wajo  Naik  Jadi  10 Persen, 

WAJO — CELOTEH.ONLINE–  Perjuangan mendapatkan Participating Interest (PI)  10 persen bagi daerah penghasil migas memasuki tahap baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait menyepakati PI sebesar 10 persen dalam pertemuan fasilitasi penyamaan persepsi di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan tersebut digelar menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Menteri ESDM, dengan tembusan kepada Dirjen Migas dan SKK Migas. Surat itu meminta evaluasi terhadap penetapan PI sebelumnya sebesar 2,5 persen agar disesuaikan menjadi 10 persen.

Fasilitasi pertemuan dipimpin langsung Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman atas arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Agenda utama pertemuan yakni menyelaraskan pemahaman dan kebijakan terkait PI 10 persen sesuai ketentuan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan PI.

Dalam pertemuan tersebut disepakati PI sebesar 10 persen. Kesepakatan itu ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulasi sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah dan masyarakat di wilayah penghasil gas bumi yang menjadi lokasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Kesepakatan tersebut juga mendapat persetujuan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dalam hal ini Direktur EMP dan General Manager PT EEES, yang menyatakan menyetujui arahan Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dan SKK Migas.

Sebagai tindak lanjut, para pihak akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait PI 10 persen dalam waktu dekat.

Wakil Bupati Wajo, dr Baso Rahmanuddin, menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur Sulawesi Selatan dalam memperjuangkan peningkatan PI tersebut.

“Iye, kita sangat patut memberi apresiasi kepada Pak Gub,” ujar dr Baso Rahmanuddin.

Pemkab Wajo secara khusus mengapresiasi komitmen Gubernur Sulsel dalam memperjuangkan PI 10 persen bagi daerah penghasil migas.

PI 10 persen menjadi bagian penting dalam skema keterlibatan daerah dalam pengelolaan manfaat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pemerintah sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa PI 10 persen merupakan salah satu instrumen yang dapat memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sektor migas. (*)