Sambut Kajati Baru, PMII Mamuju Demo di Depan Kantor Kejati Sulbar, Ini 8 Tuntutan Mereka

MAMUJU – CELOTEH.ONLINE – Sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (7/5/2026).

Aksi ini bertepatan dengan momentum peralihan kepemimpinan di tubuh Kejati Sulbar.

Diketahui, pada Selasa (5/5/2026) lalu, telah dilaksanakan acara Pisah-Sambut Pimpinan Kejati Sulbar dari pejabat lama, Sukarman Sumarintan, SH, MH, kepada pejabat baru, Dr. Budi Hartawan Panjaitan, SH, MH.

PMII Mamuju menilai pergantian nakhoda ini harus menjadi titik balik penuntasan berbagai kasus hukum yang dinilai masih jalan di tempat.

Koordinator Lapangan (Korlap), Burhan, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan pengingat bagi Kepala Kejati Sulbar yang baru agar tidak mengabaikan persoalan hukum yang belum terselesaikan di wilayah Bumi Manakarra.

“Aksi demonstrasi ini kami lakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagai peringatan tegas kepada Kepala Kejati yang baru agar tidak tutup mata terhadap berbagai persoalan hukum yang hingga hari ini belum menemukan penyelesaian yang berpihak pada keadilan,” tegas Burhan dalam keterangannya, Kamis.

Pihaknya menilai, penegakan hukum di Sulawesi Barat memerlukan keberanian dan integritas yang nyata, bukan sekadar seremoni pergantian jabatan.

“Kami menilai bahwa pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum pembenahan yang nyata, bukan sekadar seremonial tanpa arah. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, PMII Mamuju membawa delapan poin tuntutan utama untuk segera ditindaklanjuti oleh Dr. Budi Hartawan Panjaitan beserta jajarannya.

Berikut adalah 8 tuntutan aksi PMII Cabang Mamuju:

1. Usut tuntas pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Sulawesi Barat.

2. Usut tuntas seluruh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yayasan dan dapur SPPG.

3. Copot Korwil dan Koreg SPPG Sulbar.

4. Transparansi informasi seluruh dapur SPPG yang telah di-suspensi di wilayah Sulawesi Barat.

5. Usut tuntas kasus-kasus Tipikor yang diduga mangkrak di meja Kejati Sulbar.

6. Mendesak agar mengevaluasi dan segera mensosialisasikan proses pelaporan di Kejati Sulbar.

7. Mendesak Kejati Sulbar agar segera mengusut tuntas perusahaan-perusahaan yang diduga tidak bayar pajak.

8. Usut tuntas temuan BPK terkait 38 kendaraan dinas Provinsi yang tidak jelas keberadaannya.

Massa mengancam akan terus mengawal kasus-kasus tersebut dan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera menemui titik terang di bawah kepemimpinan Kajati yang baru. (*)