Refleksi Akhir Tahun, HMI MPO Cabang Wajo Maju, Kritisi Pemerintah.

WAJO — Celoteh Online –  Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Wajo Maju menyampaikan refleksi akhir tahun dengan menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun pertama masa kepemimpinan. Refleksi tersebut disampaikan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Ketua HMI MPO Cabang Wajo Maju, Saeful, menegaskan bahwa sebagai organisasi kader, HMI MPO memiliki tanggung jawab ideologis dan intelektual untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca juga : Bupati Wajo Lantik Perumda dan BUMD diakhir tahun

Menurutnya, pembangunan daerah masih memerlukan penegasan orientasi serta keberanian melakukan koreksi kebijakan.

“HMI MPO berpandangan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif dan pencapaian simbolik, tetapi harus menghadirkan perubahan struktural yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Saeful.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Wajo Maju mendorong percepatan pemerataan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan antarwilayah, guna membuka akses ekonomi rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, HMI MPO menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah pada ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

HMI MPO juga menuntut pemerataan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah pinggiran sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Di bidang lingkungan, organisasi ini mendorong pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk tata kelola sampah, perlindungan ruang terbuka hijau, serta pengendalian dampak pembangunan.

Baca juga : Ketum PB Pemuda Muslimin Indonesia Imbau Pemuda Refleksi Diri Sambut Tahun Baru

Selain itu, HMI MPO Cabang Wajo Maju menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

HMI MPO menilai tahun 2026 harus menjadi fase konsolidasi dan pembuktian komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo melalui kebijakan yang nyata, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan akan terus melakukan pengawalan terhadap setiap kebijakan pembangunan yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan sosial.