HPMB KOM AKOM Desak Evaluasi Direktur PDAM Bantaeng, Manajemen Beri Klarifikasi.

BANTAENG – CELOTEH ONLINE – Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) Komisariat AKOM menyampaikan tuntutan kepada Bupati Bantaeng agar segera mengevaluasi dan mencopot Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantaeng.

Tuntutan tersebut muncul menyusul mencuatnya sejumlah persoalan internal, termasuk beredarnya rekaman suara yang diduga melibatkan pimpinan PDAM.

Ketua HPMB KOM AKOM, Muhammad Rafly, menyatakan bahwa kepemimpinan PDAM Bantaeng dinilai telah kehilangan legitimasi, baik secara moral maupun profesional, akibat berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

Salah satu sorotan utama adalah rekaman suara yang beredar di publik dan diduga berisi pembicaraan terkait negosiasi proyek dengan menyebut nama Bupati Bantaeng.

Menurut Rafly, rekaman tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik makelar proyek yang dapat berdampak pada kinerja pelayanan PDAM.

Selain itu, HPMB juga menyoroti kondisi internal perusahaan, menyusul adanya mosi tidak percaya dari sejumlah karyawan terhadap pimpinan PDAM.

“Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen PDAM. Karena itu, kami meminta Bupati Bantaeng segera mengambil sikap tegas agar polemik ini tidak berlarut-larut,” ujar Rafly.

HPMB KOM AKOM juga memperingatkan bahwa apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat, potensi gelombang protes lanjutan dapat terjadi.

Sementara itu, Direktur PDAM Bantaeng, Suardi, memberikan klarifikasi terkait rekaman suara yang beredar. Suardi menegaskan bahwa percakapan dalam rekaman tersebut tidak berkaitan dengan praktik makelar proyek.

Suardi menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut terjadi dalam konteks membantu seorang rekannya, Alwi, yang tengah mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai rencana pernikahannya pada 25 Januari 2026. Menurutnya, Alwi meminta petunjuk terkait adanya pekerjaan pembuatan pagar di wilayah Loka, Kecamatan Uluere, yang informasinya belum dikerjakan.

“Saya hanya mencoba memfasilitasi agar pekerjaan itu bisa dikerjakan. Itu murni bentuk bantuan,” jelas Suardi.

Terkait penyebutan nama Bupati dalam percakapan tersebut, Suardi mengaku hal itu dilakukan secara spontan untuk menenangkan Alwi yang berada dalam kondisi terdesak, terutama terkait proses pencairan dana.

“Tidak ada unsur kesengajaan atau maksud tertentu. Penyebutan nama pimpinan daerah itu spontan dan tidak bermuatan negatif,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Bantaeng terkait tuntutan evaluasi terhadap Direktur PDAM tersebut.

(sumber : HPMB, Editor Salman)