Terima LHP BPK Semester II 2025, Pemkab Wajo Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

Makassar, Celoteh.Online – Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2025 terkait kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Penyerahan LHP berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).

Baca Juga : Bupati dan Wakil Bupati Wajo Hadiri Pembukaan HIWAFI 2025, Gaungkan Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Penyerahan LHP tersebut dihadiri Wakil Bupati Wajo, dr H Baso Rahmanuddin, bersama Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H Firmansyah Perkesi.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Wakil Bupati Wajo, dr H Baso Rahmanuddin, mengatakan laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Baso Rahmanuddin.

Baca Juga : Bupati dan Wakil Bupati Wajo Hadiri Pemakaman Lurah Uraiyang, Andi Syarifuddin

Ia menyampaikan, hasil pemeriksaan BPK tersebut akan ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H Firmansyah Perkesi, menyatakan DPRD mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan serta kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Baca Juga : DPRD Wajo Resmi Usulkan H. Andi Rosman-dr. Baso Rahmanuddin Jadi Pemimpin Wajo

“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik,” kata Firmansyah.

Pemerintah Kabupaten Wajo berharap koordinasi dengan BPK terus terjalin sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan berdampak pada kepercayaan publik serta pembangunan daerah.(*)