Sufriadi Arif Desak Pembenahan Taman Padduppa Sengkang, Minta Dinas Terkait Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat

SULSEL – CELOTEH.ONLINE – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, mendesak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi Taman Padduppa di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo yang saat ini dinilai tidak terawat dan membutuhkan pembenahan.

Desakan tersebut disampaikan Sufriadi dalam rapat bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam forum tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini secara khusus mengangkat kondisi Taman Padduppa sebagai salah satu aspirasi masyarakat Wajo yang perlu segera mendapat respons pemerintah provinsi.

Sufriadi menilai, kondisi Taman Padduppa yang tidak terawat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 

Sebagai fasilitas publik yang berada di Kota Sengkang, taman tersebut semestinya mendapatkan pemeliharaan dan penataan secara berkala agar dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang nyaman dan layak bagi masyarakat.

“Ini aspirasi masyarakat yang harus menjadi perhatian. Kondisi Taman Padduppa sekarang tidak terawat dan membutuhkan pembenahan, ” tegas Sufriadi

Ia juga menekankan bahwa persoalan kewenangan harus menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengambil langkah penanganan. 

Menurutnya, karena Taman Padduppa merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka tanggung jawab pembenahan dan pemeliharaannya sudah seharusnya menjadi perhatian.

“Ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi, sudah seharusnya menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Jangan sampai taman yang menjadi fasilitas publik di daerah justru dibiarkan dalam kondisi tidak terawat,” ujarnya.

Melalui rapat tersebut, Sufriadi meminta dinas terkait agar tidak mengabaikan usulan pembenahan Taman Padduppa dan memberikan perhatian terhadap kondisi fasilitas publik tersebut.

Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum pembahasan bersama perangkat daerah harus mendapatkan kejelasan tindak lanjut. 

Sebab, keberadaan fasilitas publik bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *