DLH Wajo Bergerak Cepat, Gandeng Lintas Sektor Perkuat MBG

WAJO – CELOTEH ONLINE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo mengambil langkah cepat menyikapi potensi persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh program MBG dengan menggelar diskusi lintas sektor bersama sejumlah pihak terkait.

Langkah ini dilakukan usai pertemuan sebelumnya antara Kepala Dinas DLH Wajo, A. Fakhrul Rijal, dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, serta anggota DPRD Kabupaten Wajo, Feri Saputra Santu.

Dalam tindak lanjutnya, DLH mengundang internal DLH, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wajo, serta Dinas Kesehatan Wajo yang diwakili oleh bidan kesehatan lingkungan. Diskusi difokuskan pada dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional MBG.

Kadis DLH Wajo, A. Fakhrul Rijal, menegaskan bahwa inisiasi diskusi dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penutupan MBG di Kabupaten Wajo. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah MBG di daerah lain telah ditutup akibat belum terpenuhinya persyaratan.

“Penutupan tersebut umumnya disebabkan belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran Koordinator Wilayah SPPG penting karena memiliki kewenangan dalam pengawasan operasional MBG serta dapat memberikan rekomendasi penutupan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan dilibatkan karena memiliki otoritas dalam penerbitan SLHS.

Menurutnya, DLH tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan SLHS, melainkan berperan sebagai pemberi pertimbangan teknis terkait aspek lingkungan. Meski demikian, DLH akan terus mendalami regulasi dan persoalan yang ada di lapangan.

Hasil diskusi menyepakati bahwa DLH siap menjadi pendamping bagi MBG, khususnya dalam pemenuhan aspek IPAL dan persoalan lingkungan lainnya. Selain itu, seluruh pihak berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna memastikan operasional MBG berjalan sesuai ketentuan.

“Kesepakatan ini semata-mata sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penutupan MBG di Kabupaten Wajo,” tegasnya.

Ia juga mengakui masih terdapat berbagai kendala di lapangan, mengingat MBG merupakan program strategis nasional berbasis instruksi presiden yang hingga kini belum memiliki petunjuk teknis khusus sejak awal pelaksanaannya.

Seluruh hasil diskusi tersebut rencananya akan dilaporkan kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Wajo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan. (*)