Makassar – Celoteh.Online,- Sebanyak 71 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Wajo mengikuti pelatihan dan uji kompetensi bendahara koperasi yang berlangsung di Hotel Best Western, Jalan Botolempangan, Makassar, pada 14–19 November 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Koperasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengusung tema Peningkatan Kompetensi Bendahara KDKMP di Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, khususnya bendahara, agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan koperasi.
Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo, Andi Subhan, yang hadir dalam pembukaan kegiatan, mengatakan masih banyak bendahara KDKMP yang diharapkan dapat mengikuti pelatihan tersebut. Namun, sebagian di antaranya belum siap untuk berpartisipasi.

“Sebenarnya masih banyak bendahara KDKMP yang diharapkan ikut, tetapi belum siap,” ujarnya.
Sementara itu, pendamping KDKMP, Ridwan Polos, mengatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat memperluas pengetahuan peserta, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan dan administrasi kebendaharaan koperasi.
Menurutnya, setelah mengikuti pelatihan, peserta akan menjalani uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji kompetensi tersebut bertujuan mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta terhadap materi yang telah diberikan selama pelatihan.
Ridwan menambahkan, kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan gelombang kedua yang digelar di sejumlah lokasi, yakni Hotel Horison, Gammara, Golden Tulip, dan Best Western.
Khusus di Hotel Best Western, peserta berasal dari lima kabupaten/kota, yakni Makassar, Wajo, Tana Toraja, dan Pangkep.
Melalui pelatihan dan uji kompetensi ini, diharapkan para bendahara KDKMP memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan, sehingga tata kelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih profesional, tertib, dan akuntabel. (*)













