Tudingan Makanan Bergizi Gratis Buang Anggaran Terjawab, Prabowo Singgung Budaya Negatif Birokrasi

JAKARTA – CELOTEH.ONLINE – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan jawaban tegas terkait tudingan yang menyebut Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk penghamburan anggaran negara.

Bantahan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan 1.079 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan bahwa pendanaan program unggulan tersebut berasal dari penghematan dan efisiensi anggaran, bukan dari pengeluaran yang tidak terukur.

Prabowo menekankan pentingnya mengelola anggaran negara secara strategis untuk mengatasi kebocoran dan pengeluaran tidak produktif.

Ia berkomitmen untuk mengubah budaya birokrasi yang selama ini dinilai sering melakukan pemborosan.

“Uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran. Kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi,” tegas Prabowo di hadapan jajaran Polri dan tamu undangan.

Prabowo menyoroti beberapa praktik negatif yang selama ini membebani APBN, seperti pembengkakan anggaran kegiatan, rapat mewah di hotel luar kota, hingga seminar yang tidak menghasilkan output konkret bagi masyarakat.

Langkah tegas diambil pemerintah untuk memastikan aset negara tidak disalahgunakan oleh individu tertentu.

Presiden menyebutkan tiga poin utama dalam penertiban birokrasi:

1. Mencegah praktik korupsi yang memperkaya individu dari uang rakyat.

2. Mengalihkan dana dari kegiatan seremonial ke proyek produktif.

3. Menyelamatkan kekayaan negara melalui birokrasi yang akuntabel.

“Rakyat ditipu dengan kegiatan tidak bermanfaat. Ini yang kita hemat, uangnya kita alihkan untuk hal-hal yang produktif bagi rakyat,” tambahnya.

Meski menjalankan program berskala besar seperti MBG, Prabowo menjamin bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dalam batas aman sesuai regulasi yang berlaku.

“APBN kita tetap berada dalam parameter. Defisit kita masih berada di bawah batas 3% dari PDB,” jelasnya meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan negara tetap disiplin.

Pemerintah terus berupaya membenahi birokrasi agar lebih efisien dan memberantas segala bentuk kebocoran anggaran demi tujuan akhir, yakni kesejahteraan rakyat dan keselamatan aset negara menuju pengelolaan keuangan yang lebih adil. (*)