Celoteh.Online

Wajo – Celoteh.Online – Aktivis pemuda asal Kabupaten Wajo, Bang Ichal, dengan tegas membantah pernyataan Dandim 1407/Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, yang menyebut adanya massa dari luar Bone, termasuk Wajo, dalam kericuhan demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone, Selasa (19/8/2025).

Ichal menilai klaim tersebut tidak hanya melukai hati para aktivis Wajo, tetapi juga dianggap sebagai upaya mengaburkan substansi persoalan yang sedang diperjuangkan ribuan rakyat Bone.

Baca juga : LBH Makassar Kecam Brutalitas Aparat di Aksi Tolak PBB Bone

“Saya menolak keras tuduhan itu. Klaim bahwa orang Wajo yang membuat rusuh sangat mencederai perasaan kami para aktivis. Lebih jauh lagi, ini justru terlihat seperti upaya mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan utama, yaitu penolakan kenaikan PBB-P2 yang mencekik rakyat Bone,” tegas Ichak kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).

Menurut Ichal, bukti-bukti yang beredar di media sosial memperlihatkan fakta berbeda. Melalui puluhan siaran langsung (live) di TikTok, ia menyebut jelas terlihat massa lokal Bone yang masih bertahan hingga malam dan melakukan aksi perlawanan.

“Di banyak live TikTok bisa disaksikan sendiri, orang Bone yang bertahan hingga malam. Justru mereka yang melakukan lemparan batu. Jadi jangan lempar tuduhan ke luar daerah,” tambahnya.

Isu Orang Wajo Dinilai Politis

Ichal menduga bahwa narasi yang menyebut adanya keterlibatan orang Wajo dalam kericuhan sengaja dibangun untuk menciptakan opini tertentu di publik. Dengan cara itu, fokus perdebatan publik bisa bergeser dari substansi kenaikan PBB-P2 ke isu identitas daerah.

Baca juga : Marak Rokok Ilegal, Aktivis Desak Penindakan Serius di Wajo

“Ini jelas framing. Dengan melempar isu orang Wajo, publik jadi diarahkan untuk ribut soal siapa yang bikin rusuh, bukan lagi fokus pada persoalan pokok: kebijakan PBB-P2 yang memberatkan rakyat. Itu strategi klasik untuk memecah perhatian,” kritiknya.

Lebih jauh, Ichal memperingatkan bahwa pernyataan aparat seperti ini berbahaya karena berpotensi memicu ketegangan antar daerah. Ia mengingatkan, perjuangan rakyat Bone adalah gerakan sah menolak kebijakan yang dianggap tidak adil, bukan isu yang harus ditunggangi sentimen daerah.

“Jangan pernah main-main dengan isu identitas daerah. Itu berpotensi memecah belah rakyat. Tuntutan penolakan PBB-P2 ini murni lahir dari keresahan rakyat Bone, bukan dari Wajo atau daerah lain. Jadi hentikan framing yang menyesatkan,” tegasnya.

Harapan kepada Aparat

Ichal berharap TNI dan Polri lebih bijak dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, setiap pernyataan pejabat harus berdasarkan data yang kuat, bukan asumsi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami menghormati aparat keamanan. Tapi kami juga meminta mereka jujur dan objektif. Jangan sampai aparat justru jadi corong untuk mengaburkan perjuangan rakyat,” pungkasnya.

( Salman Alfarisi )