Celoteh.Online

Makassar, – Celoteh.Online — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendadak memanas (24/7). Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, tak mampu menyembunyikan amarahnya saat menyoroti kinerja Pertamina yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menangani program Pertashop yang telah mangkrak selama empat tahun.

Dalam forum resmi yang turut dihadiri perwakilan Pertamina, Sufriadi melontarkan kritik tajam dan terbuka. Ia membeberkan bahwa dari 120 unit Pertashop yang tercatat, hanya 7 yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) operasional.

Baca juga : DPRD Sulsel Terima Aspirasi Sprindo Migas, Akan Panggil Pertamina Bahas Kelanjutan Pertashop

Ironisnya, setelah itu skema malah diubah menjadi “Pertashop Kompak”, dan dipersulit lagi dengan sederet persyaratan teknis dan biaya tambahan yang dibebankan kepada mitra.

“Dari 120 Pertashop, cuma 7 yang dapat SK. Lalu mau diganti jadi Pertashop Kompak, dan harus siapkan lagi ini-itu.

Kalau Pertamina tahu ada kesalahan sistem, seharusnya justru Pertamina yang siapkan alat-alat yang dibutuhkan, bukan menyuruh rakyat cari sendiri!” tegas Sufriadi, suaranya meninggi.

Tak berhenti di situ, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengaku mengetahui siapa aktor-aktor di balik mandeknya distribusi dan realisasi alat-alat Pertashop di lapangan.

“Ini Pertamina, saya tahu betul siapa pemainnya. Kalau saya mau bongkar, ini masalahnya besar. Saya tahu di mana mereka ambil alat, dan bagaimana mainnya,” ucap Sufriadi dengan nada penuh tekanan.

Baca juga : Wakil Ketua DPRD Sulsel Supriadi Arif Serap Aspirasi Warga di Soppeng dan Wajo

Sikap keras Sufriadi mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respon Pertamina terhadap keluhan masyarakat dan para pelaku usaha lokal. Ia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam, dan akan mengawal persoalan ini hingga ke level pusat.

“Kami akan minta jadwal kunjungan ke SKK Migas dan Kementerian ESDM. Kita ingin dengar langsung dan pastikan ada kejelasan. Rakyat sudah terlalu lama dirugikan,” tambahnya.

RDP ini merupakan buntut dari aspirasi yang disampaikan Asosiasi Sprindo Migas kepada DPRD Sulsel beberapa waktu lalu, menyusul mandeknya operasional Pertashop yang diharapkan bisa menjadi solusi distribusi energi hingga ke pelosok desa.

(kontributor: Salman Alfarizi)