Celoteh.Online

MAKASSAR – Celoteh.Online – Pemerintah Kota Makassar menghadapi tantangan besar dalam struktur birokrasinya. Sedikitnya sembilan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum terisi secara definitif hingga pertengahan 2025. Semua jabatan tersebut saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Berdasarkan data, jabatan Plt saat ini diisi oleh:

Andi Bukti Djufrie (Plt Kadis Pendidikan),

Ferdi Mochtar (Plt Kadis Lingkungan Hidup),

Irwan Bangsawan (Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan KB),

Fathur Rahim (Plt Kasatpol PP),

Mario Said (Plt Kadis Kominfo),

Ariyati Puspasari Abady (Plt Kadis Ketahanan Pangan),

Andi Muhammad Yasir (Plt Kadispora),

Nursaidah Sirajuddin (Plt Direktur RSUD Makassar),

A Zulkifly Nanda (Plt Kepala Bappeda).

Baca Juga : Kekosongan Jabatan Ganggu Layanan Publik? Ini Penjelasan Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengakui pentingnya percepatan pengisian jabatan eselon II agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal. Proses mutasi saat ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat melalui Gubernur Sulsel.

“Prosesnya harus melalui Pemprov Sulsel, kalau sudah ada persetujuan kita lakukan pelantikan,” ujar Munafri di Balai Kota Makassar.

Ia menambahkan, sembilan jabatan itu bisa saja terisi dalam rotasi yang akan datang. Setelah itu, baru akan diketahui OPD mana saja yang masih mengalami kekosongan dan akan diajukan untuk lelang jabatan.

Tak hanya level eselon II, Pemkot Makassar juga masih menghadapi kekosongan struktural di banyak posisi lain. Kepala BKPSDMD Makassar, Akhmad Namsum, menyebutkan bahwa lebih dari 300 jabatan di Pemkot belum terisi, termasuk sekretaris dinas, kepala bidang, camat, lurah, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas.

“Jabatan lowong untuk eselon IV sampai II itu sekitar 200 lebih, belum termasuk kepala sekolah sama kapus,” jelasnya.

17 Bulan Jabatan Sekda Kosong, Zulkifly Nanda Akhirnya Dilantik
Setelah 17 bulan kekosongan, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar akhirnya diisi pejabat definitif. Adalah Andi Zulkifly Nanda, yang resmi dilantik oleh Wali Kota Makassar pada Rabu (28/5/2025) di Kantor Balai Kota Makassar.

Sebelumnya, jabatan ini diisi secara bergantian oleh beberapa Pj, mulai dari Firman Hamid Pagarra (dilantik Januari 2024), kemudian digantikan Irwan Rusfiady Adnan pada Oktober 2024. Setelah masa jabatan Irwan tak diperpanjang pada April 2025, Nielma Palamba ditunjuk sebagai Plh dan kemudian Pj Sekda hingga pengangkatan Zulkifly.

Baca Juga : Setelah Danny, Hamzah Bicara: “Saya Ikuti Proses Hukum Saja”

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, Ketua TP PKK Melinda Aksa, dan unsur Forkopimda.

Pengangkatan Zulkifly menandai akhir dari masa transisi panjang dalam jabatan ASN tertinggi di kota ini. Munafri menyampaikan bahwa penunjukan Sekda tidak sekadar formalitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat good governance.

“Fungsi sentral Sekretaris Daerah ini akan memberikan kita kemampuan yang kuat dalam tata kelola sistem pemerintahan,” ujar Munafri.

Ia menegaskan bahwa Sekda memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi program prioritas Kota Makassar dan memastikan jalannya roda pemerintahan yang solid serta profesional.

Dalam pidatonya, Munafri juga menekankan pentingnya sinergi, loyalitas, dan kecepatan koordinasi antar OPD, serta menjadikan Sekda sebagai jembatan koordinasi utama untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.

“Tata kelola ini tidak bisa berjalan parsial. Harus ada tingkat kolaborasi dan kebersamaan yang tinggi,” lanjutnya.

Munafri mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Makassar untuk mendukung penuh kerja Sekda baru demi pelayanan publik yang responsif dan profesional.

Baca Juga : Dugaan Penyimpangan Dana Rp24 Miliar di PDAM Makassar, Kejati Sulsel Mulai Penyelidikan

“Ini bukan tentang saya, bukan tentang Wakil Wali Kota atau Sekda secara pribadi. Ini tentang Pemerintah Kota Makassar sebagai satu tim.”

Dengan jabatan Sekda kini telah terisi, publik menanti langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengisian ratusan jabatan kosong lainnya yang masih menanti kebijakan dari pemerintah pusat.

(kontributor: Dwiki Luckinto Septiawan)