Celoteh.Online

MAKASSAR – Celoteh.Online – Pemerintah Kota Makassar tengah dihadapkan pada tantangan serius dalam tata kelola birokrasi. Sedikitnya sembilan jabatan strategis eselon II saat ini belum terisi secara definitif dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Tidak hanya itu, secara keseluruhan terdapat lebih dari 300 jabatan struktural yang masih kosong, termasuk posisi kepala bidang, camat, lurah, hingga kepala sekolah.

Baca Juga : Dugaan Penyimpangan Dana Rp24 Miliar di PDAM Makassar, Kejati Sulsel Mulai Penyelidikan

Informasi ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum. Ia menjelaskan, kekosongan jabatan itu mencakup struktur eselon IV hingga II, dan belum termasuk jabatan fungsional seperti kepala sekolah dan kepala puskesmas. “Jabatan lowong untuk eselon IV sampai eselon II itu sekitar 200 lebih, belum termasuk yang kepala sekolah sama kapus,” kata Namsum.

Adapun jabatan eselon II yang saat ini diisi oleh Plt antara lain: Kepala Dinas Pendidikan (Andi Bukti Djufrie), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ferdi Mochtar), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Irwan Bangsawan), Kepala Satpol PP (Fathur Rahim), Kepala Dinas Kominfo (Mario Said), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ariyati Puspasari Abady), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Andi Muhammad Yasir), Direktur RSUD Makassar (Nursaidah Sirajuddin), dan Kepala Bappeda (A Zulkifly Nanda).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya percepatan pengisian jabatan tersebut agar program-program strategis pemerintah kota yang telah dirancang sejak awal tahun bisa segera dijalankan. “Prosesnya harus melalui Pemprov Sulsel, kalau sudah ada persetujuan kita lakukan pelantikan,” ujar Munafri saat ditemui di Balaikota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar telah mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sulsel untuk diteruskan ke pemerintah pusat guna memperoleh izin mutasi. Menurut Munafri, pengisian sembilan jabatan eselon II yang kosong akan dilakukan melalui mekanisme mutasi dan rotasi internal terlebih dahulu.

“Setelah mutasi barulah kita lihat OPD mana yang masih kosong, baru itu kita ajukan untuk lelang jabatan,” jelas Munafri. Ia menambahkan bahwa penataan birokrasi tidak berhenti pada level kepala OPD saja, melainkan juga menyasar posisi strategis lain seperti sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, serta perangkat kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga : Setelah Danny, Hamzah Bicara: “Saya Ikuti Proses Hukum Saja”

Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga kesinambungan layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan. Namun demikian, Munafri memastikan bahwa upaya penataan akan dilakukan secara bertahap sesuai misi birokrasi yang telah ditetapkan.

“Kita tetap targetkan ada sembilan jabatan yang nanti kosong usai mutasi. Tapi kita belum bisa pastikan OPD mana saja, tunggu hasil mutasi nanti,” ujarnya.

(kontributor: Dwiki Luckinto Septiawan)