Celoteh.Online

Wajo, – Celoteh.Online – Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Muslim Indonesia Raya (PD GEMIRA) Wajo menegaskan pentingnya pembentukan koperasi desa (kopdes) yang dikelola secara serius dan profesional. Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Baca juga : Biaya DP Rumah Subsidi Capai Rp55 Juta, FPKP Desak Pemerintah Tindak Developer

Ketua PD GEMIRA Wajo, Ichal, menyampaikan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya dibentuk untuk memenuhi persyaratan administratif. Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.

“Pemilihan pengurus koperasi desa tidak bisa asal-asalan. Harus diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang koperasi, paham manajemen bisnis, dan punya integritas,” ujar Ichal. “Kalau tidak, koperasi hanya jadi papan nama tanpa aktivitas yang jelas dan pada akhirnya mati suri.”

Ia menambahkan bahwa pembinaan dan pelatihan bagi calon pengurus koperasi merupakan hal yang mutlak. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Dinas Koperasi agar keberadaan kopdes tidak menjadi proyek sesaat, tetapi benar-benar memiliki visi ekonomi jangka panjang.

“Jangan sampai kopdes hanya jadi proyek sesaat. Harus ada keberlanjutan, visi ekonomi jangka panjang, dan pengurus yang benar-benar kompeten,” tegasnya.

Baca juga : AMIWB Soroti Maraknya THM di Kota Santri yang Dinilai Langgar SOP

PD GEMIRA Wajo juga mendorong agar pemerintah desa lebih selektif dan bertanggung jawab dalam proses pembentukan koperasi, termasuk dalam aspek pendampingan dan evaluasi berkala terhadap koperasi yang telah berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Wajo, Andi Aso Ashari, menyatakan bahwa pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih diharapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan pemerintah terkait. Selain itu, koperasi juga harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas, serta tunduk pada mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Baca juga : HMI Cabang Wajo Desak Pendidikan Gratis dan Perlindungan Anak dalam RDP Bersama DPRD Wajo

“Insya Allah, pembentukan koperasi akan berjalan sesuai regulasi yang berlaku untuk memastikan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Andi Aso Ashari.

Regulasi tersebut juga mencantumkan sanksi administratif dan denda bagi koperasi yang melanggar ketentuan, guna menjamin koperasi desa beroperasi sesuai prinsip dan tujuan perkoperasian.

( kontributor : Salman Alfarizi)