Celoteh.Online

Wajo – Celoteh.Online – Sebagai tindak lanjut dari aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wajo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, Jumat (9/5/2025). Rapat yang dipimpin oleh anggota DPRD A.D. Mayang ini turut dihadiri perwakilan HMI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca juga : HMI Wajo Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Sosial, Ini Enam Tuntutan Utama yang Disuarakan

Dalam forum tersebut, HMI menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya desakan atas pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan guru, terutama tenaga pendidik non-ASN. Ketua HMI Cabang Wajo, Edil Adhar, menyebutkan masih ditemukan anak putus sekolah karena kendala ekonomi, khususnya di Kelurahan Laelo.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. H. Alamsyah, M.Si, menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi tumpuan pembiayaan pendidikan, dengan 60 persen digunakan untuk honor guru, termasuk 987 guru non-ASN.

Baca juga : HMI Cabang Wajo Bekali Kader LK 2 dengan Wawasan Keislaman dan Keindonesiaan: Siapkan Pemimpin Masa Depan yang Humanis dan Adil

Di bidang kebudayaan, HMI meminta agar tradisi Maccera Tappareng dipisahkan dari Festival Danau Tempe dalam pengelolaan dan regulasi. Kepala Bidang Kebudayaan menyatakan bahwa tradisi tersebut merupakan kegiatan masyarakat, sedangkan festival bersifat promosi pariwisata.

Sementara di sektor kesehatan, HMI menyoroti ketimpangan layanan. Dinas Kesehatan mencatat saat ini terdapat 23 puskesmas, 153 Pustu, dan 8 Poskesdes di Kabupaten Wajo. Peningkatan layanan tengah dilakukan melalui program Integrasi Layanan Primer.

Terkait perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan telah membentuk satuan tugas di seluruh desa dan kelurahan serta mengembangkan Tim Pencegahan Kekerasan di sekolah dan layanan PATBM.

A.D. Mayang menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh DPRD bersama OPD terkait.

( Kontributor : Salman Alfarizi)