Celoteh.Online

MAKASSAR  – Celoteh.Online – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam upaya penurunan angka stunting menjelang tahun 2025. Dalam rapat daring yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel sekaligus Ketua TPPS Provinsi, Fatmawati Rusdi, ditegaskan bahwa penurunan stunting menjadi tanggung jawab bersama dan tak bisa ditawar.

Baca juga : Pemkot Makassar Totalitas Dukung Program Makanan Bergizi Gratis, Wujudkan Generasi Sehat dan Sejahtera

“Kami berharap kerja kolaboratif antara TPPS dan TP PKK dan sektor lainnya di seluruh kabupaten/kota dapat semakin diperkuat. Keberhasilan upaya penurunan stunting sangat bergantung pada komitmen lintas sektor dan kesinambungan program,” ujar Fatmawati.

Target nasional menuntut Provinsi Sulsel menurunkan angka stunting hingga 23,9 persen pada 2025. Sebanyak 504 lokus intervensi telah ditetapkan sebagai prioritas utama, dengan fokus pada penemuan dini kasus balita bermasalah gizi.

Strategi lanjutan yang ditekankan meliputi pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian makanan tinggi protein, suplemen gizi mikro, serta pendampingan ibu hamil dengan masalah gizi.

Baca juga : Wali Kota Makassar Tegaskan Pentingnya Strategi Pembangunan yang Terukur dan Realistis

Dalam konteks Kota Makassar, tantangan yang dihadapi tidak kecil. Berdasarkan data status gizi anak per Desember 2024, sebanyak 2.659 anak teridentifikasi stunting, atau sekitar 3,2 persen dari total 82.230 anak yang telah diukur dari total sasaran 88.096 anak.

Selain itu, sebanyak 3.541 anak tercatat underweight atau memiliki berat badan di bawah standar, mencerminkan kondisi gizi yang masih harus ditangani serius.

Fakta ini menunjukkan bahwa meski angka stunting di Makassar tergolong lebih rendah dibanding daerah lain, tetapi upaya penanganan tetap harus ditingkatkan, terutama dalam mendeteksi wilayah kantong-kantong rawan stunting yang mungkin terlewat.

Baca juga : Pemkot Makassar Intervensi Harga, Pasar Murah Digelar di 7 Kecamatan

Fatmawati berharap daerah tidak menunggu instruksi, tetapi mulai bergerak cepat melalui kolaborasi aktif dan penggunaan data lapangan. “Identifikasi dan penemuan kasus balita bermasalah gizi di wilayah-wilayah prioritas menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dengan sorotan tajam dari provinsi, daerah seperti Makassar kini dituntut untuk menunjukkan kesiapan, kecepatan respons, serta kesinambungan program,

(Kontributor : Dwiki Luckianto Septiawan)