Celoteh.Online

MAKASSAR – Celoteh.Online – Ancaman penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi tantangan bagi banyak daerah, termasuk Kota Makassar. Menyadari pentingnya pengawasan yang lebih ketat, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendatangi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan pada Kamis (13/3/2025) untuk meminta pendampingan dalam manajemen risiko dan pengendalian korupsi.

Baca juga : Aliyah Mustika Ilham Targetkan Penurunan Stunting di Makassar dalam 4 Bulan

Dalam pertemuan itu, Munafri mengakui bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, berbagai program yang dirancang bisa berisiko mengalami kebocoran atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar berkomitmen untuk melibatkan BPKP dalam proses pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Kami datang untuk menjalin hubungan baik dan meminta berbagai macam advice untuk menjalankan pemerintahan,” ujar Munafri.

BPKP Sulsel pun menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal agar risiko penyimpangan dapat diminimalisir. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 BPKP Sulsel, Muh. As’af, menekankan bahwa integrasi sistem pengawasan ke dalam RPJMD adalah langkah yang tepat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Reaktivasi BPR: Alternatif Keuangan bagi Pelaku Usaha

“Kami akan mengawal Pak Wali ke depan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Kalau bisa itu melekat di RPJMD, jadi pengawalan itu sudah terangkum dalam dokumen perencanaan. Karena sukses besar berawal dari perencanaan. Itu menjadi komitmen kita bersama,” kata As’af.

Pendampingan dari BPKP diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan di Pemkot Makassar, sehingga potensi kebocoran anggaran atau praktik korupsi dapat ditekan.

(Kontributor : Dwiki Luckianto Septiawan)