Celoteh.Online

Wajo –Celoteh.Online– Maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Wajo terus menjadi sorotan publik. Polemik yang muncul akibat keberadaan tambang tanpa izin ini memicu berbagai spekulasi di masyarakat dan kalangan pemerhati lingkungan, yang menilai seolah-olah ada pembiaran terhadap praktik tersebut.

Baca juga : Aktivitas Tambang di jalan Seroja Tersorot

Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni, ST, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan telah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjutinya.

“Masalah tambang ilegal ini sudah menjadi atensi khusus kami. Kami sudah pernah membahasnya bersama Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Wajo, dan dalam waktu dekat, kami akan kembali memanggil DLHD agar lebih proaktif dalam menginventarisasi para oknum penambang ilegal dan menindak mereka dengan tegas,” ujar Andi Bayuni.

Baca juga : Tambang Ilegal di Jalan Seroja Kian Tak Terkendali, LSM Desak APH Tangkap Pelaku

Permasalahan tambang ilegal di Wajo sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang tuntas. Masyarakat berharap DPRD dapat berperan aktif dalam mengatasi persoalan ini.

“Semoga pemerintah dan DPRD dapat mengatasi tambang ilegal yang ada, karena aktivitas ini merusak lingkungan dan merugikan negara,” kata Rahman, seorang warga Kecamatan Tempe.

Baca juga : AMI-WB Laporkan Penipuan Online dan Kebocoran Data Pajak ke Polres Wajo

Komisi III DPRD Wajo diharapkan dapat bertindak cepat dan tegas dalam menangani permasalahan ini agar tidak semakin meluas.

“Kami memahami bahwa aktivitas tambang ilegal ini sangat meresahkan dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, kami akan mengawal permasalahan ini dengan serius,” tegas Andi Bayuni.

Baca juga : Aliansi Dobrak Aksi di Depan Kantor Maxim: Tegaskan Perlunya Implementasi SK Gubernur Sulsel

DPRD Wajo berkomitmen untuk memastikan bahwa langkah-langkah penertiban tambang ilegal dapat berjalan efektif, termasuk dengan mendorong pemerintah daerah dan aparat terkait untuk bertindak lebih tegas dalam penegakan hukum.

(Red : cender)