Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan di Kepri, Tekan Biaya Logistik dan Harga Barang

KEPRI – CELOTEH.ONLINE – Biaya logistik yang tinggi masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi guna menekan biaya pengiriman serta mengurangi kesenjangan harga barang antarpulau.

Dorongan itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (9/10/2026).

Nurdin menilai, karakteristik geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan sistem logistik yang terhubung secara terpadu. Tanpa konektivitas yang memadai, distribusi barang berpotensi menjadi lebih mahal dan berdampak pada harga kebutuhan pokok yang harus dibayar masyarakat.

“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau,” demikian penegasan dalam pembahasan Komisi VI DPR RI.

Menurutnya, keterbatasan transportasi, tingginya biaya distribusi, dan panjangnya rantai pasok menjadi sejumlah faktor yang memicu perbedaan harga barang antarwilayah.

Kondisi tersebut membuat penguatan infrastruktur tidak cukup dilakukan secara terpisah. Pelabuhan perlu terhubung dengan moda transportasi, fasilitas pergudangan, dan pusat distribusi agar arus barang lebih efisien hingga menjangkau pulau-pulau kecil.

Aktivitas Ekonomi Masih Terkonsentrasi

Nurdin juga menyoroti ketimpangan konektivitas di Kepri. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, sedangkan sejumlah pulau kecil menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.

Menurutnya, perencanaan infrastruktur dan sistem logistik perlu disusun secara terpadu agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati masyarakat di pusat-pusat ekonomi.

Ia mendorong penyusunan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi. Peta jalan tersebut harus disertai target penurunan disparitas harga yang jelas dan terukur.

“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, dengan target penurunan disparitas harga yang jelas,” demikian poin yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.

Nurdin juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun ekosistem logistik yang menghubungkan pusat perdagangan dengan pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.

Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar distribusi barang, tetapi juga memperluas akses pasar bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal.

BUMN Diminta Pangkas Inefisiensi

Selain pembangunan infrastruktur, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses pasar.

BUMN yang bergerak di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan juga didorong meningkatkan produktivitas, memperluas digitalisasi layanan, serta mengefisienkan operasional tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.

Nurdin menegaskan, peningkatan efisiensi perlu berjalan seimbang dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, penghematan biaya operasional dapat mendukung kelancaran distribusi, terutama ke wilayah yang jauh dari pusat perdagangan.

“BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi logistik yang terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat semakin kuat dan distribusi barang kepada masyarakat berjalan lebih efektif,” demikian penekanan dalam agenda pembahasan Komisi VI DPR RI.

Minta Ada Target dan Penanggung Jawab

Nurdin berharap kunjungan kerja reses tersebut menghasilkan tindak lanjut konkret dari seluruh mitra kerja terkait. Ia menekankan perlunya kesepakatan bersama yang mencakup target terukur, pembagian tugas, dan penanggung jawab yang jelas.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar upaya menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga di Kepri tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rancangan aksi bersama yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengendalikan disparitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan,” demikian poin penutup dalam pembahasan tersebut.

Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI itu turut diikuti anggota DPR RI, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono alias Kanang, Dewi Juliani, Unru Baso, Ida Fauziyah, Rahmat Saleh, dan Askweni dari berbagai fraksi partai politik. (*)