Celoteh.Online

Makassar, Celoteh,Online – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan hingga 17 Oktober 2025 tercatat baru mencapai 56,15 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp 9,6 triliun. Angka ini masih tergolong rendah menjelang akhir tahun anggaran, sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan belanja di seluruh daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa keterlambatan ini bukan semata-mata kesalahan daerah, melainkan dipengaruhi sejumlah faktor struktural. Salah satunya adalah keluarnya kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 di awal tahun, yang menyebabkan pengurangan sebagian anggaran daerah dialihkan ke pemerintah pusat.

Baca Juga : Pemkot Makassar Kaji Skema Teknologi Konversi Sampah, Tanpa Bebani APBD

“Jangan menyalahkan daerah juga. Pertama, kita terlambat mulai kegiatan karena di awal tahun langsung keluar Inpres Nomor 1. Pengurangan belanja ditarik sebagian uang ke pusat,” kata Jufri Rahman.

Ia menambahkan, setelah kebijakan itu keluar, Pemprov Sulsel harus menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penjabaran APBD. Proses penyesuaian ini memerlukan waktu sehingga menghambat pelaksanaan program di lapangan.

“Daerah telah menetapkan perda mengenai APBD-nya dan telah menetapkan pergub tentang penjabaran APBD. Harus merubah peraturan kepala daerah itu untuk penyesuaian dengan belanja yang terkini. Karena itu butuh proses,” jelasnya.

Akibat keterlambatan tersebut, sejumlah kegiatan daerah baru bisa dijalankan setelah proses penyesuaian selesai, sehingga realisasi anggaran pun ikut tertunda.

“Ini bukan keadaan yang normal. Jadi jangan juga melihatnya ini seperti kesuksesan. Tidak, ini sesuatu yang sejak awal sudah terjadi perlambatan,” tegas Jufri Rahman.

Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan Pemilu RT/RW, Insentif Masih Rp1,2 Juta per Bulan

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang dikeluarkan agar tidak menghambat pelaksanaan program di daerah.

“Karena perubahan yang begitu setiap belanja juga diselesaikan, terlambat juga kita mulai. Jadi ada keraguan. Jangan sampai kita mulai kemudian daerah ini ditarik,” pungkasnya.(*)