Celoteh.Online

MAKASSAR — Celoteh.Online – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan gratifikasi dan praktik korupsi dalam sejumlah proyek infrastruktur yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar.

Desakan tersebut muncul setelah Badko HMI Sulsel menerima berbagai laporan dan keluhan warga terkait pelaksanaan proyek yang dinilai bermasalah, terutama pada aspek transparansi dan kualitas pekerjaan. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengecoran jalan di Toa Daeng III, Lorong Masjid Nurul Muttahid.

Baca juga : Tiga Perusda Makassar Miliki Nahkoda Baru,  Profesionalisme dan Kinerja Utama

Proyek senilai Rp806 juta itu dikerjakan oleh CV Sumber Tehnik dengan konsultan CV Milana Consultant. Warga mengeluhkan pekerjaan yang dilakukan malam hari tanpa pemberitahuan, menimbulkan kebisingan, debu, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada rumah sekitar. Selain itu, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta terdapat indikasi mark-up volume pekerjaan.

Berdasarkan temuan tersebut, Badko HMI Sulsel menilai telah terjadi praktik gratifikasi yang terstruktur, melibatkan oknum pejabat di lingkup Dinas PU Makassar bersama pihak rekanan. Indikasi “fee proyek”, “jual-beli tender”, hingga “permainan termin pembayaran” disebut menjadi pola yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Regional (PPR) Badko HMI Sulsel, Vieri Heriansyah Risaf, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan itu bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal moralitas dan tanggung jawab publik.
“Ini bukan lagi soal teknis proyek, tapi soal moralitas kekuasaan. Uang rakyat dirampok atas nama pembangunan.

Pemerintah Kota Makassar harus menjawab pertanyaan publik: siapa yang menikmati fee proyek dan siapa yang mengabaikan penderitaan warga?” ujar Vieri.

Ia menegaskan, HMI akan terus mengawal persoalan tersebut dan siap menggelar aksi jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak.

“HMI tidak akan berhenti bersuara. Jika pemerintah dan penegak hukum abai, kami siap turun ke jalan. Ini bukan sekadar isu proyek — ini soal masa depan integritas pemerintahan daerah,” tegasnya. (Kontributor: Appang)