Celoteh.Online

MAKASSAR – Celoteh.Online – Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang bersifat strategis, khususnya yang menyangkut kepentingan mobilitas dan perkembangan wilayah. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan Jembatan Barombong, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat akibat stagnasi pengerjaannya.

Baca juga : Sapi Kurban Presiden Diterima Pemkot Makassar, Disalurkan ke Warga Sekitar Masjid Raya

Isu tersebut mencuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang diselenggarakan di Hotel Rinra, Selasa (10/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan langsung kepada para pemegang saham dan jajaran manajemen GMTD pentingnya menyelesaikan proyek infrastruktur tersebut.

“Membangun fasilitas publik adalah prioritas. Jembatan Barombong tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Ini soal kemacetan, mobilitas warga, dan pertumbuhan kota ke depan,” tegas Munafri, yang akrab disapa Appi.

Ia menyerukan agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun pelaku swasta seperti GMTD, terlibat aktif dalam mempercepat proses pembangunan. Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyepakati langkah konkret melalui pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai bagian dari agenda prioritas kota.

“Sekarang saatnya semua pihak bergandeng tangan. Kami berharap GMTD bisa turut memberikan dukungan nyata,” tambahnya.

Jembatan Barombong selama ini menjadi penghubung penting di wilayah selatan Makassar, dan keberadaannya dinilai krusial dalam menunjang aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Ketertinggalan penyelesaian proyek ini dinilai dapat berdampak pada efektivitas tata ruang serta memicu kepadatan lalu lintas yang semakin parah.

Dalam forum RUPST itu, Munafri juga menekankan pentingnya keselarasan pembangunan antara pihak pengembang dan pemerintah daerah. Ia menyoroti perlunya pengelolaan lahan yang tertib serta rencana pembangunan yang selaras dengan arah strategis kota, guna menghindari konflik kepemilikan ataupun persepsi negatif atas pembangunan yang tidak terkoordinasi.

Baca juga : Makassar Terima Perwira Siswa Negara Sahabat dalam Program Diplomasi Budaya

“Penataan ruang di sini harus lebih tertib dan tidak menimbulkan konflik kepemilikan atau kesan pembangunan yang tidak terkendali,” ucapnya.

“Kami meminta agar proses pembangunan yang dilakukan GMTD sejalan dengan rencana kota,” imbuh Munafri.

Sebagai bagian dari langkah koordinasi dan perbaikan tata kelola perusahaan, Pemkot Makassar mengusulkan perombakan dalam jajaran Dewan Direksi dan Komisaris PT GMTD. Salah satu nama yang resmi bergabung dalam jajaran komisaris adalah Ridwan Jabir.

“Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Pak Ridwan, kami optimis GMTD bisa lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan Kota Makassar,” jelas Munafri.

(kontributor: Dwiki Luckinto Septiawan)