Celoteh.Online

Pengawasan DPRD dalam Pemenuhan SPM dan Pemberhentian Kepala Daerah
oleh : Irwan Sakaria

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan publik kepada masyarakat. SPM ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan warga daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi pemberhentian kepala daerah yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pengawasan terhadap pemenuhan SPM dan mekanisme pemberhentian kepala daerah sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengawasan DPRD terhadap Pemenuhan SPM

Salah satu tugas utama DPRD adalah memastikan bahwa kepala daerah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 67, mengatur kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk pemenuhan SPM. Hal ini menjadikan DPRD sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau jalannya kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

DPRD menjalankan pengawasan terhadap pemenuhan SPM dengan cara melakukan evaluasi berkala atas kinerja pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor-sektor yang menjadi kewajiban kepala daerah. Sebagai contoh, DPRD akan memeriksa apakah anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan atau kesehatan digunakan secara efisien dan apakah fasilitas yang ada sudah memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, DPRD juga berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tercermin dalam kebijakan pemerintah daerah.

Mekanisme Pengawasan dalam UU dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Pasal 7 dari peraturan ini menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah dilakukan oleh DPRD, yang dapat mencakup peninjauan atas program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Melalui pengawasan ini, DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SPM. Jika dalam pelaksanaannya, DPRD menemukan bahwa ada program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan atau bahkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka DPRD dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Jika kekurangan tersebut bersifat sistemik, DPRD berhak untuk meminta perbaikan dalam hal kebijakan atau anggaran yang ada. Pengawasan ini menjadi sangat penting karena jika SPM tidak tercapai, maka masyarakat akan merasakan dampak langsung berupa kualitas pelayanan yang buruk.

Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD

Selain pengawasan terhadap pemenuhan SPM, DPRD juga memiliki peran dalam pemberhentian kepala daerah yang tidak memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa DPRD dapat memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar hukum atau tidak menjalankan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemenuhan SPM. Pemberhentian kepala daerah ini merupakan langkah yang diambil jika kepala daerah terbukti tidak melaksanakan kewajiban yang ada dengan baik. Proses pemberhentian kepala daerah ini tidak dilakukan secara sepihak oleh DPRD, tetapi melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Setelah DPRD memberikan rekomendasi pemberhentian, proses tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga memberikan dasar hukum bagi DPRD untuk melakukan evaluasi yang dapat berujung pada pemberhentian kepala daerah apabila mereka gagal memenuhi standar yang ditetapkan.

Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah

Proses pemberhentian kepala daerah dimulai dengan evaluasi atas kinerja kepala daerah, yang mencakup pencapaian terhadap SPM. Jika ditemukan bahwa kepala daerah gagal memenuhi kewajiban dasar, DPRD dapat mengajukan rekomendasi untuk pemberhentian. Selain itu, DPRD juga bisa melaporkan jika kepala daerah terlibat dalam pelanggaran hukum yang mempengaruhi kinerja pemerintahan. Setelah rekomendasi DPRD diterima, prosedur pemberhentian akan melibatkan pemeriksaan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian akan memproses pemberhentian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada bukti yang valid dan relevan, serta untuk menghindari adanya langkah yang diambil secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Peran DPRD dalam pengawasan pemenuhan SPM dan pemberhentian kepala daerah adalah sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang memantau kinerja kepala daerah, tetapi juga sebagai pendorong perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh kepala daerah benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas pemerintahan daerah, memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab